Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Mataram. Rabu (3/3/21) berlangsung Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor ini terbagi menjadi berbagai macam urusan dan kewilayahan. Provinsi NTB mendapat jadwal pukul 09.00-12.00 wita dengan 36 Desk Urusan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang mendapat 2 Desk Urusan, yakni pembahasan Urusan Perpustakaan dan pembahasan Urusan Kearsipan. Pembahasan urusan perpustakaan menempati ruang rapat Kepala Dinas, sedangkan pembahasan urusan kearsipan menempati ruang rapat DPKP NTB. Seluruh kegiatan ini diselenggarakan secara online/daring dengan fasilitas Zoom Meeting.

“Rakortekrenbang ini merupakan simpul penyelarasan Rencana Kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan”, demikian pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, dalam acara pembukaan Rakortekrenbang tahun 2021, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, kamis (25/2/21).

Desk Urusan Kearsipan yang menempati ruang rapat DPKP, dimulai pukul 09.00 dan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk dijadikan masukan dalam Musrenbang berikutnya. Sedangkan Desk Urusan Perpustakaan yang menempati ruang rapat Kepala Dinas, menghasilkan beberapa catatan, baik dari Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah serta catatan dari Perpusnas.

Desk Urusan Perpustakaan dihadiri oleh 4 orang pembahas, (1) T. Maimun Riza dari Ditjen Bina Bangda, (2) Kusmeri dari Perpusnas, (3) Atisomya Nareswari dari Bappenas serta (4) H. Amir, S.Pd., M.Pd., (DPKP NTB). Menyepakati hasil pembahasan kinerja urusan: (1) Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah, sepakat bahwa rencna target tahun 2022 nilai kegemaran membaca masyarakat 63.3, dengan 3 (tiga) judul sub kegiatan, dengan Pagu Indikatif RP. 817.372.000,- (2) Literasi masyarakat meningkat, dengan target tahun 2022 indek Pembangunan Literasi Masyarakat bernilai 14, dengan 10 (sepuluh) sub judul kegiatan, dengan Pagu Indikatif Rp. 2.799.150,-

Demikian hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2021 antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional. Semoga.ph.4321