PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERDA PROV.NTB TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Tim Web 2018
|
Senin, 09 November 2020 - 09:16:04 WIB
|
dibaca: 74 pembaca
|
Arsip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

LAPORAN PANSUS III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

ATAS

PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Dibacakan Oleh: ............................

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB…

OM’ SWASTI ASTU..

NAMO BUDAYA…

SALAM KEBAJIKAN…

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA…

• YTH. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.

• YTH. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

• YANG KAMI HORMATI, PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

• YANG KAMI HORMATI, PIMPINAN PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT ADMINISTRASI PADA SATUAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

• YANG KAMI HORMATI, REKAN-REKAN PERS, MEDIA CETAK, DAN MEDIA ELEKTRONIK.

• SINGKATNYA, UNDANGAN DAN HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI MULIAKAN.

PUJI SYUKUR KAMI PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS IZIN DAN RIDHO-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA SECARA BERSAMA-SAMA DAPAT HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT INI, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS-PANSUS DPRD PROVINSI NTB YANG MEMBAHAS 3 (TIGA) BUAH RAPERDA YANG MERUPAKAN USUL PRAKARSA GUBERNUR, SALAH SATUNYA YAITU RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAANN KEARSIPAN.

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN SIDANG, YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN PANSUS III DPRD PROVINSI NTB ATAS PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAANN KEARSIPAN.

PIMPINAN DAN HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI…

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DISADARI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SELAKU LEMBAGA PENCIPTA ARSIP MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN PEMERINTAHAN, KENEGARAAN, DAN PEMBANGUNAN.

ARSIP SEBAGAI DOKUMEN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MEMPUNYAI ARTI PENTING DALAM TATA PEMERINTAHAN, SEBAB ARSIP MERUPAKAN BAHAN BUKTI PERTANGGUNG-JAWABAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN MASYARAKAT MAUPUN UNTUK MENYELESAIKAN BERBAGAI PERMASALAHAN, SEHINGGA ARSIP TERSEBUT HARUS DIKELOLA, DIPELIHARA DAN DISELAMATKAN.

BAHWA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN, MENGAMANATKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH. TANGGUNG JAWAB TERSEBUT ADALAH MELIPUTI PENETAPAN KEBIJAKAN, PEMBINAAN KEARSIPAN, DAN PENGELOLAAN ARSIP.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT, SALAH SATU UPAYA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH DIMAKSUD SEHINGGA PERLU MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH.

PIMPINAN SIDANG DAN HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI,

TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN INI, PANSUS III MEMBERIKAN PERHATIAN SECARA INTENSIF BAHWA SEBAGAI REGULASI YANG DITUJUKAN UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN ARSIP YANG KOMPREHENSIF, MAKA SASARAN UTAMA PERDA INI ADALAH DIMAKSUDKAN UNTUK MENJAMIN TERCIPTANYA ARSIP DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, MENJAMIN PERLINDUNGAN ARSIP SEBAGAI BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, MENJAMIN KESELAMATAN ASET DAERAH DAN PENGELOLAAN ARSIP YANG ANDAL, SERTA MENJAMIN KESELAMATAN DAN KETERSEDIAAN ARSIP YANG AUTENTIK DAN TERPERCAYA.

ATAS DASAR TERSEBUT SEHINGGA PANSUS III MERUMUSKAN ULANG DAN MELAKUKAN PENYEMPURNAAN TERHADAP MAKSUD DAN TUJUAN RAPERDA INI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP, KAIDAH, DAN STANDAR KEARSIPAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SELANJUTNYA, DALAM PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA INI, BAHWA DALAM RANGKA PENGAYAAN DAN PENDALAMAN MATERI, MAKA PANSUS III DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SELAIN MELAKUKAN RAPAT-RAPAT PANSUS SESUAI AGENDA PEMBAHASAN, JUGA TELAH MELAKUKAN BEBERAPA KUNJUNGAN DALAM DAERAH DAN KUNJUNGAN STUDY KOMPARATIF KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YAITU KE DINAS KEARSIPAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 23 S/D 26 SEPTEMBER 2020. DISAMPING ITU, DALAM RANGKA MENDAPATKAN SARAN DAN MASUKAN TERHADAP RANCANGAN PERDA, PANSUS JUGA MELAKUKAN KUNJUNGAN KONSULTASI KE ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI) YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 21 S/D 24 OKTOBER 2020.

PIMPINAN DAN HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI HORMATI,

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN RAPERDA MELALUI RAPAT-RAPAT OLEH PANSUS III, SERTA MEMPERHATIKAN HASIL KUNJUNGAN PANSUS SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MAKA TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN INI, TELAH dilakukan REVISI, PERBAIKAN DAN/ ATAU penyempurnaan.

ADAPUN BEBERAPA MATERI POKOK YANG DILAKUKAN REVISI ATAU PERBAIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN RAPERDA ADALAH sebagai berikut:

1. SESUAI UNDANG-UNDANG KEARSIPAN YANG MENGAMANATKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH, BAHWA TERHADAP NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH ATAU LEMBAGA YANG MENANGANI KEARSIPAN, MAKA SESUAI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAN UNTUK MENGHINDARI PERUBAHAN NOMENKLATUR KELEMBAGAAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEARSIPAN, SEHINGGA FRASA ATAU ISTILAH “DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN” DALAM RAPERDA INI DIUBAH MENJADI “LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH”.

BEGITU PULA TERHADAP PENGERTIAN ATAU DEFINISI DARI LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH TERSEBUT, JUGA DIRUMUSKAN ULANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN TUGASNYA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

2. KETENTUAN PASAL-PASAL MENGENAI PEMBINAAN KEARSIPAN DALAM BAB II RAPERDA, DIATUR DENGAN MENGACU KEWENANGAN PROVINSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU: UNDANG-UNDANG KEARSIPAN; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012; DAN PERKA ANRI NOMOR 22/2012 TENTANG PEMBINAAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH.

SEHINGGA PEMBINAAN KEARSIPAN YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI, LEBIH DITEKANKAN PADA PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA PENCIPTA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MELIPUTI: PERANGKAT DAERAH DAN BUMD, TERMASUK PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS SESUAI KEWENANGAN PROVINSI DI BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UU 23/2014, SERTA PEMBINAAN TERHADAP LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

TERKAIT PEMBINAAN KEARSIPAN TERSEBUT, AGAR TIDAK TERJADI DISHARMONI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEBIH TINGGI, OLEH KARENANYA KETENTUAAN MENGENAI PEMBINAAN KEARSIPAN DALAM RAPERDA INI YANG MENJADI KEWENANGAN LEMBAGA KEARSIPAN PROVINSI, TIDAK MENGATUR SECARA EKSPLISIT PEMBINAAN TERHADAP ORMAS, PERGURUAN TINGGI, DAN PARTAI POLITIK SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM DRAF RAPERDA SEBELUMNYA. ADAPUN KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBINAAN KEARSIPAN TERSEBUT, DALAM RAPERDA INI DIDELEGASIKAN UNTUK DIATUR DENGAN PERATURAN GUBERNUR.

3. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN MELIPUTI KESELURUHAN PENETAPAN KEBIJAKAN, PEMBINAAN KEARSIPAN, DAN PENGELOLAAN ARSIP.

BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN ARSIP, BAHWA PASAL-PASAL YANG MENGATUR MENGENAI PENGELOLAAN ARSIP, MELIPUTI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DALAM RAPERDA INI, BELUM MENCERMINKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN YANG KOMPREHENSIF DAN SISTEMATIS. ATAS DASAR TERSEBUT SEHINGGA DALAM PEMBAHASAN RAPAT-RAPAT PANSUS, TERHADAP BAB MENGENAI PENGELOLAAN ARSIP TERSEBUT DILAKUKAN REVISI DAN RUMUSAN PENYEMPURNAAN.

PENYEMPURNAAN TERSEBUT UNTUK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS, DITEKANKAN BAHWA PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS ADALAH MENJADI TANGGUNG JAWAB PENCIPTA ARSIP. TERHADAP PENCIPTA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MELIPUTI: PERANGKAT DAERAH, BUMD, PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS, TERMASUK PERUSAHAAN SWASTA ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI APBD, MAKA WAJIB MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS.

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS TERSEBUT MELIPUTI KEGIATAN PENCIPTAAN ARSIP, PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP, SERTA PENYUSUTAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP. DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS, MAKA RAPERDA INI MENGAMANATKAN KEPADA PENCIPTA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KETERSEDIAAN DAN PENYAJIAN ARSIP DINAMIS UNTUK PENGGUNAAN BAGI KEPENTINGAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK.

SELANJUTNYA UNTUK PENYEMPURNAAN KETENTUAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAHWA PENGELOLAAN ARSIP STATIS ADALAH MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN WAJIB DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH. PENGELOLAAN ARSIP STATIS TERSEBUT DILAKUKAN TERHADAP ARSIP YANG DIHASILKAN OLEH PENCIPTA ARSIP KARENA MEMILIKI NILAI GUNA KESEJARAHAN, TELAH HABIS RETENSINYA, DAN/ATAU BERKETERANGAN DIPERMANENKAN YANG TELAH DIVERIFIKASI OLEH LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH.

LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH SELAIN MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS YANG DIHASILKAN OLEH PENCIPTA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, JUGA WAJIB MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS YANG DITERIMA DARI PENCIPTA ARSIP ORMAS, PARTAI POLITIK, MAUPUN PERSEORANGAN TOKOH MASYARAKAT.

PENGELOLAAN ARSIP STATIS YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH YAKNI MELIPUTI KEGIATAN AKUISISI ARSIP STATIS ATAU PENYERAHAN HAK ATAS PENGELOLAAN ARSIP DARI PENCIPTA ARSIP KEPADA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH, PENGOLAHAN ARSIP STATIS, PRESERVASI ARSIP STATIS, DAN AKSES ARSIP STATIS. LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH WAJIB MENJAMIN KEMUDAHAN AKSES ARSIP STATIS BAGI KEPENTINGAN PENGGUNA ARSIP DALAM RANGKA PEMANFAATAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP ARSIP.

4. BAHWA DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG KEARSIPAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012, HARUS DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA KEARSIPAN MELIPUTI SDM KEARSIPAN; LEMBAGA KEARSIPAN; PRASARANA DAN SARANA; SERTA PENDANAAN. KETENTUAN TERSEBUT DIDASARI BAHWA PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI DAERAH SELAMA INI DISEBABKAN OLEH SUMBER DAYA PENDUKUNG KEARSIPAN YANG BELUM MEMADAI, YANG BERAKIBAT PADA PRAKTEK KINERJA BIDANG KEARSIPAN YANG BELUM MENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN AKSES ARSIP YANG MUDAH DIRASAKAN OLEH PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.

BERKAITAN DENGAN SDM KEARSIPAN, BAHWA DALAM RAPERDA INI DIATUR PENYEMPURNAAN MATERI MENGENAI PENGUATAN ARSIPARIS SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANG KEARSIPAN. DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP, MAKA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH DAN SETIAP PERANGKAT DAERAH, HARUS MEMILIKI ARSIPARIS.